11
Terungkap Beragam Modus Korupsi MBG, dari Markup Motor Listrik hingga Dugaan Jual Beli Titik SPPG
Penyidikan kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mengungkap berbagai praktik yang diduga merugikan keuangan negara. Kejaksaan Agung menemukan sejumlah pola penyimpangan, mulai dari dugaan penggelembungan harga pengadaan motor listrik, manipulasi pengadaan barang, hingga praktik jual beli penentuan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kasus ini menjadi salah satu perkara korupsi terbesar yang menyita perhatian publik sepanjang tahun 2026. Penyidik menilai dugaan penyimpangan terjadi dalam berbagai tahapan pelaksanaan program, baik pada proses pengadaan barang maupun pengelolaan fasilitas pendukung MBG.
Salah satu temuan yang paling menonjol adalah pengadaan motor listrik untuk operasional program MBG. Kejaksaan mengungkap proyek pengadaan lebih dari 21 ribu unit motor listrik dengan nilai melebihi Rp1 triliun diduga mengandung unsur markup. Penyidik juga menyoroti vendor yang memenangkan proyek karena dianggap tidak memenuhi sejumlah persyaratan teknis yang semestinya dipenuhi.
Selain motor listrik, penyidik mendalami dugaan penggelembungan harga pada sejumlah barang lain yang digunakan dalam program MBG. Dugaan tersebut memperkuat indikasi bahwa praktik korupsi tidak hanya terjadi pada satu jenis pengadaan, melainkan melibatkan berbagai kebutuhan operasional program secara keseluruhan.
Penyidik juga mengusut dugaan praktik jual beli titik SPPG atau dapur pelaksana program MBG. Lokasi yang seharusnya ditetapkan berdasarkan kebutuhan pelayanan masyarakat diduga diperjualbelikan kepada pihak tertentu dengan imbalan sejumlah uang. Modus tersebut diduga digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui pengaturan penunjukan lokasi program.
Pengungkapan berbagai modus tersebut menjadi dasar bagi Kejaksaan Agung untuk memperluas penyidikan dan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain. Aparat juga terus mendalami aliran dana serta hubungan antara para tersangka dengan pihak swasta yang terlibat dalam proses pengadaan maupun pengelolaan program.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Karena nilai anggarannya sangat besar dan menjangkau banyak daerah, pengelolaannya mendapat perhatian khusus dari aparat penegak hukum dan lembaga pengawas.
Masyarakat kini menunggu perkembangan lanjutan penyidikan, termasuk kemungkinan bertambahnya tersangka dan pengungkapan kerugian negara secara keseluruhan. Kejaksaan menegaskan proses hukum akan terus berjalan hingga seluruh pihak yang terbukti terlibat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
Jessie Evelyn Kartadjaja adalah penulis dan kontributor di Samudra Berita yang berfokus menyajikan konten berita digital yang menarik, akurat, dan terpercaya bagi pembaca di Indonesia.
