11
DPR Nilai Akurasi DTSEN Jadi Fondasi Program Pengentasan Kemiskinan Presiden
Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania menegaskan bahwa keberhasilan berbagai program pemerintah dalam menghapus kemiskinan ekstrem sangat bergantung pada akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurutnya, data yang valid menjadi fondasi agar bantuan sosial dan berbagai program pemberdayaan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, Dini menyampaikan pembaruan DTSEN perlu dilakukan secara berkala dengan memanfaatkan teknologi digital serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga aparatur di tingkat desa dan kelurahan.
Ia menilai data yang selalu diperbarui akan membantu pemerintah menyalurkan bantuan secara lebih tepat sasaran, sekaligus mengurangi risiko tumpang tindih penerima manfaat. Dengan demikian, masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh haknya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurut Dini, dari berbagai kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi kemiskinan, program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas utama. Program tersebut mencakup penguatan perlindungan sosial, peningkatan kualitas pendidikan dan gizi, pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, hingga penciptaan lapangan kerja.
Komisi VIII DPR, lanjutnya, saat ini memberikan perhatian khusus terhadap efektivitas program perlindungan sosial yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial. Pengawasan dilakukan agar seluruh bantuan benar-benar menjangkau masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.
Selain itu, DPR juga mendorong keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengawasi proses penyaluran bantuan sosial. Pengawasan bersama dinilai penting untuk memastikan penggunaan anggaran negara memberikan manfaat nyata sekaligus meningkatkan transparansi pelaksanaan program.
Dini menjelaskan bahwa pembahasan anggaran bersama Kementerian Sosial dan mitra kerja lainnya difokuskan pada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, selain memastikan kecukupan anggaran, setiap program juga harus memiliki indikator kinerja yang jelas, target yang terukur, serta mekanisme evaluasi secara berkala agar pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien.
Ia juga meminta Badan Pusat Statistik (BPS) mempercepat proses pembaruan dan sinkronisasi data tanpa prosedur birokrasi yang berbelit. Proses verifikasi dan validasi, menurutnya, perlu dilakukan secara transparan dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan koreksi apabila ditemukan data yang tidak sesuai.
Dini menegaskan bahwa anggaran negara harus mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Karena itu, ketepatan data penerima manfaat menjadi faktor penting agar setiap kebijakan pemerintah dalam menghapus kemiskinan ekstrem dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
