11
Turkiye Ajukan Pakta Pertahanan Mekkah ke Parlemen Oktober
Pemerintah Turkiye diperkirakan mengajukan Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah ke parlemen pada Oktober 2026 untuk mendapatkan persetujuan. Setelah proses parlemen selesai, perjanjian tersebut akan masuk tahap ratifikasi oleh presiden.
Informasi tersebut disampaikan seorang pejabat Turkiye yang dikutip portal Middle East Eye dalam laporan pada Senin. Pakta pertahanan yang melibatkan Turkiye, Arab Saudi, dan Pakistan saat ini belum berlaku karena masih harus melewati prosedur persetujuan internal di masing-masing negara.
Pejabat tersebut mengatakan kerja sama yang sedang dibangun ketiga negara memiliki cakupan lebih luas daripada sekadar aliansi keamanan. Menurutnya, struktur yang dirancang diarahkan menuju bentuk organisasi internasional dengan mekanisme kerja sama yang lebih terintegrasi.
Meski perjanjian nantinya telah berlaku, ketiga negara masih membutuhkan waktu untuk membangun berbagai mekanisme pendukung. Mekanisme tersebut mencakup penilaian terhadap ancaman, konsultasi antarpihak, serta koordinasi apabila salah satu negara membutuhkan bantuan.
Arab Saudi, Pakistan, dan Turkiye sebelumnya menandatangani Perjanjian Mekkah pada 7 Agustus 2026. Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi penguatan hubungan pertahanan dan keamanan antara ketiga negara.
Salah satu ketentuan utama dalam dokumen tersebut menetapkan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu negara peserta akan dipandang sebagai serangan terhadap ketiga negara. Ketentuan tersebut menjadi fondasi penting bagi konsep pertahanan bersama yang diusung dalam pakta.
Selain mekanisme pertahanan, perjanjian juga mendorong peningkatan kerja sama dan koordinasi militer. Ketiga negara juga berencana mengembangkan proyek bersama di sektor industri pertahanan.
Proses persetujuan di masing-masing negara menjadi tahapan penting sebelum pakta dapat diterapkan secara penuh. Turkiye menjadi salah satu pihak yang dijadwalkan membawa kesepakatan tersebut ke parlemen untuk memperoleh persetujuan domestik.
Apabila seluruh prosedur internal selesai, ketiga negara akan memiliki dasar hukum untuk membangun mekanisme koordinasi pertahanan secara lebih terstruktur. Pembentukan mekanisme tersebut diperkirakan menjadi tahap berikutnya setelah pakta mulai berlaku.
