11
Bupati Sukoharjo Diduga Terima Setoran Rp2,93 Miliar Selama Lima Tahun
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penerimaan uang senilai total Rp2,93 miliar oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani selama periode 2021-2026. Dana tersebut diduga berasal dari skema upah pungut dan setoran rutin yang dikumpulkan dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (9/7).
KPK kemudian menetapkan Etik bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sukoharjo Richard Tri Handoko serta Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Tri Mulyo sebagai tersangka. Ketiganya diduga terlibat dalam praktik pemerasan terhadap perangkat daerah dengan pola pengumpulan dana yang berlangsung secara bertahap.
Dalam konstruksi perkara, Etik diduga menerima uang melalui dua jalur. Salah satunya berasal dari pengumpulan sebagian insentif pegawai yang dikoordinasikan melalui BPKAD. KPK menduga Richard mengumpulkan sekitar 40 persen insentif tertentu sebelum sebagian dana diserahkan kepada bupati. Setoran melalui jalur tersebut pada periode 2022-2024 disebut mencapai Rp1,2 miliar.
Jalur lain diduga berasal dari setoran rutin organisasi perangkat daerah (OPD) yang dikumpulkan Tri Mulyo. KPK menyebut pengumpulan dana dilakukan setiap tahun dan pada momentum tunjangan hari raya. Sepanjang 2024 hingga 2026, Etik diduga menerima Rp840 juta melalui mekanisme tersebut, yakni Rp245 juta pada 2024, Rp350 juta pada 2025, dan Rp245 juta pada 2026.
Penyidik juga mendalami dugaan penggunaan bukti pengeluaran fiktif serta penggelembungan nilai pengadaan di Bagian Umum Pemkab Sukoharjo sebagai sumber setoran. Seluruh aliran dana kini ditelusuri untuk mengungkap pihak lain yang kemungkinan terlibat atau turut menikmati uang tersebut.
KPK menahan ketiga tersangka setelah perkara dinaikkan ke tahap penyidikan. Lembaga antirasuah memastikan penyidikan akan terus dikembangkan, termasuk menelusuri asal-usul uang, pola pengumpulan setoran, dan kemungkinan praktik serupa di lingkungan pemerintahan daerah.
Jessie Evelyn Kartadjaja adalah penulis dan kontributor di Samudra Berita yang berfokus menyajikan konten berita digital yang menarik, akurat, dan terpercaya bagi pembaca di Indonesia.
